Mahasiswa UMS Praktik

Details

Category: Berita Terkini

Created on Friday, 17 February 2017 14:35

Hits: 221

PRAKTIK PERADILAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta melaksanakan kegiatan Praktik Peradilan di Pengadilan Agama Surakarta.

Pelaksanaan kegiatan tersebut di rencanakan berlangsung dari tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 18 Februari 2017 dengan mengusung tema “Hukum Islam dan Implementasinya dalam Masyarakat Indonesia”.

Materi praktik peradilan yang disampaikan oleh Hakim Pembimbing meliputi :

1. Administrasi Perkara;
2. Hukum Formil;
3. Hukum materiil;
4. Melihat persidangan;
5. Praktik persidangan semu.

Dalam acara Penerimaan dan Pelepasan Mahasiswa gelombang I, Ketua Pengadilan Agama Surakarta menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada Dekan Fakultas Agama Islam UMS, Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, Dosen Pembimbing, serta para Mahasiswa, atas keterbatasan sarana maupun prasarana yang ada di Pengadilan Agama Surakarta dan semoga pengalaman yang diperoleh selama kegiatan ini dapat dikembangkan dikemudian hari.

Register dan Arsip Elektronik Segera Diberlakukan di Peradilan Agama

Details

Category: Berita Terkini

Created on Monday, 30 January 2017 09:50

Hits: 245

Register dan Arsip Elektronik Segera Diberlakukan di Peradilan Agama

Jakarta l badilag.mahkamahagung.go.id

Tidak lama lagi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memberlakukan penggunaan register dan arsip elektronik untuk keperluan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama.

Saat ini, Ditjen Badilag telah rampung menyusun Standar Pengelolaan Register dan Kearsipan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Regulasi tersebut secara resmi akan diberlakukan bersamaan dengan terbitnya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2016.

Dalam regulasi itu dinyatakan, register perkara nanti berbentuk elektronik. Namun, dalam masa transisi, seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama masih harus menggunakan register kertas sebagaimana berjalan selama ini. Batas masa transisi itu belum ditentukan.

Mengenai kearsipan perkara, regulasi tersebut mengatur penggunaan tiga jenis arsip, yakni arsip kertas, arsip elektronik dan arsip alih media. Arsip kertas ialah arsip perkara seperti putusan dan berita acara sidang yang selama ini ditaruh di ruang arsip. Arsip elektronik ialah arsip berbentuk dokumen elektronik yang dihasilkan SIPP. Sementara itu, arsip alih media ialah arsip berupa hasil pemindaian (scan) terhadap arsip kertas.

Kasubdit Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Subeno Trio Leksono, S.H., M.H. mengatakan, Standar Pengelolaan Register dan Kearsipan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama itu akan diteruskan kepada Tim Pengembang SIPP MA pada pekan ini.

Harapannya, Tim Pengembang SIPP MA dapat segera membuat pelbagai template untuk mengakomodasi elektronisasi register dan arsip perkara di lingkungan peradilan agama.

“Nanti, jika kita ingin membuat berbagai register, cukup dengan menggunakan SIPP,” ujarnya.

Di lingkungan peradilan agama, regulasi mengenai register perkara yang berlaku saat ini adalah Buku Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara atau Pola Bindalmin (edisi 2007) dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi 2013).

Di Buku Pola Bindalmin dinyatakan, register perkara “bernilai yuridis dan pembuktian sebagai akta authentik”. Penafsirannya, register perkara harus berbentuk dokumen kertas yang ditulis tangan.

Sejak 1991, ketika Pola Bindalmin mulai diberlakukan, jumlah register perkara terus bertambah. Semula, hanya ada 11 register perkara di PA/MS. Kini, berdasarkan Buku II, jumlahnya menjadi 17 register perkara. Satu register perkara ada yang terdiri dari 29 kolom. Itupun, beberapa kolom masih dirinci-rinci lagi.

[hermansyah]

Rapat dan Pelantikan

Details

Category: Berita Terkini

Created on Thursday, 02 February 2017 08:18

Hits: 226

RAPAT DINAS,

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN,

SERTA PISAH SAMBUT PANMUD HUKUM

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memasuki tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Surakarta menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya :

Rapat Dinas Rutin Bulan Januari 2017

           Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa siang tanggal 24 Januari 2017 yang dihadiri oleh segenap Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Surakarta.

         Dalam sambutan sekaligus pengarahanya Ketua Pengadilan Agama Surakarta mengajak kepada segenap peserta rapat untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016, kemudian dari evaluasi itu apabila ditemukan kendala kita cari jalan keluar yang terbaik sehingga ada peningkatan kinerja di tahun 2017.

         Beliau juga mengajak untuk menyempurnakan program kerja tahun 2017 dengan cara mengadakan rapat panel komisi yang telah kita bentuk, sehingga kesempurnaan program kerja tersebut bisa maksimal dan sesuai dengan anggaran dipa yang ada.

         Bapak Ketua juga menegaskan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, jangan sampai ada yang mempersulit maupun mempermudah suatu perkara dengan janji atau alasan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

         Kegiatan akhir dari rapat tersebut, adalah penyampaian kritik dan saran oleh peserta rapat kepada semua Pejabat, baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan, dan diharapkan dengan adanya kritik dan saran tersebut ada peningkatan yang positif terhadap tanggung-jawabnya masing-masing, kemudian setelah penyampaian kritik dan saran dilanjutkan dengan perencanaan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Muda Hukum serta pisah sambut yang akan dilaksanakan Hari Jum’at tanggal 27 Januari 2017.

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan serta Pisah Sambut Panmud Hukum

         Hj. Istriyah, S.H. yang diambil sumpah jabatanya dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta (Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.) sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3516/DjA/KP.04.6/SK/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang semula menduduki Jabatan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Boyolali yang sekarang dijabat oleh Drs. H. Arief Rokhman, hal ini sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3515/DjA/KP.04.6/SK/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.

         Dalam sambutanya Ketua Pengadilan Agama Surakarta menyampaikan ucapan “selamat” kepada Pejabat yang baru dilantik maupun yang mutasi, karena pada hakikatnya mutasi jabatan ini adalah reposisi jabatan yang positif saling menguntungkan, sehingga kedepannya akan membawa kemaslahatan bersama.

         Selanjutnya Bapak Ketua menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pejabat yang mutasi atas dedikasinya selama ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara pribadi maupun mewakili keluarga besar Pengadilan Agama Surakarta dan semoga lebih gairah lagi dalam menjalankan tugasnya karena dekat tempat tinggalnya, sedangkan untuk Pejabat yang baru dilantik (Hj.Istriyah) kami ucapkan selamat menduduki jabatan Panmud Hukum di PA Surakarta, semoga bertambah giat dan semangat karena energinya tidak terkuras di transportasi karena lebih dekat dengan domisili.

         Acara diakhiri dengan pemberian tali asih, dan ucapan selamat kepada kepada Pejabat yang dilantik maupun yang mutasi, dengan iringan do’a mudah-mudahan membawa barokah, Aamiin.

Sepuluh Pesan Dirjen Badilag untuk Pimpinan Pengadilan

Details

Category: Berita Terkini

Created on Monday, 30 January 2017 09:46

Hits: 206

Sepuluh Pesan Dirjen Badilag untuk Pimpinan Pengadilan

Jakarta l badilag.mahkamahagung.go.id

Selama dua pekan awal Januari 2017, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Abdul Manaf, M.H. banyak berinteraksi dengan aparatur peradilan agama dari Sumatera hingga Papua, baik secara tatap muka langsung maupun melalui telekonferensi.

Jika disarikan, ada sepuluh pesan penting yang disampaikan Dirjen Badilag untuk aparatur peradilan agama, khususnya yang saat ini menjadi pimpinan. Berikut ini 10 pesan tersebut:

1.  Harus mampu menunjukkan pelayanan terbaik

Pengadilan memberikan pelayanan kepada banyak pihak. Ada pelayanan kepada pihak internal, ada pula pelayanan untuk pihak eksternal. Yang harus lebih diutamakan adalah pelayanan eksternal, yaitu pelayanan kepada para pencari keadilan, sejak sebelum pendaftaran perkara, hingga persidangan dan diperolehnya produk pengadilan seperti putusan/penetapan dan akta cerai.

“Mari kita melayani umat di republik ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

2. Harus mewujudkan dan memelihara kekompakan

Menurut Dirjen Badilag, setiap aparatur peradilan agama harus bertugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tidak ada tugas yang tidak dikerjakan dan tidak ada tugas yang diperebutkan atau tumpang tindih. “Bekerja sama dan sama-sama kerja,” tuturnya.

     Selain itu, pimpinan pengadilan mesti saling memahami dan senantiasa 

     berkoordinasi. “Harus bersanding, bukan bertanding,” ia menegaskan.        

3. Tidak boleh abai terhadap penggunaan anggaran

Ketua dan wakil ketua pengadilan harus tahu dan selalu memonitor penggunaan anggaran DIPA oleh sekretaris dan jajarannya, terutama anggaran berupa belanja modal. Tahun ini banyak PA/MS yang memperoleh belanja modal untuk keperluan SIPP. Sebagian PA/MS juga mendapat anggaran untuk ATR (Audio to Text Recording) dan e-SKUM.

“Pastikan barang-barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Jangan asal murah, tapi kualitasnya buruk,” Pak Dirjen mengingatkan.

4. Administrasi perkara harus dikerjakan dengan tertib dan seksama

Seluruh buku register, jurnal dan laporan yang terkait dengan administrasi perkara harus dikerjakan dengan tertib dan seksama.

“Percuma sekolah tinggi-tinggi dan datang jauh-jauh kalau malah membawa ketidaktertiban,” kata Dirjen Badilag.

5. Kebersihan kantor harus selalu dijaga

Kantor pengadilan sudah semestinya bersih dan tertata rapi. Dirjen Badilag tidak ingin gedung-gedung pengadilan di lingkungan peradilan agama yang sudah dibangun dengan uang rakyat itu tidak terawat dengan baik. “Kantor pengadilan harus lebih bersih daripada pasar,” ujarnya.

Ia menghimbau agar seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama menyelenggarakan kerja bakti secara rutin. “Kalau kantor PA terdiri dari 20 ruangan dan ada 30 pegawai, masa tidak bisa bersih?” tuturnya.

6. Perlu menjalin silaturrahmi dengan peradilan dan instansi lain

Sebagai sesama aparatur peradilan yang berada di bawah MA, hendaknya pimpinan pengadilan dari lingkungan peradilan agama menjalin silaturrahmi dengan unsur-unsur dari lingkungan peradilan-peradilan lainnya. Selain itu, kita perlu melihat-lihat pengadilan lain untuk berkompetisi dalam kebaikan. “Fastabiqul khairot!” seru Pak Dirjen.

Berkomunikasi dengan instansi-instansi lain juga penting, misalnya dengan Disdukcapil dan Kantor Kemenag dalam rangka menyelenggarakan pelayanan terpadu isbat nikah.

7. Pelajari dan pahami Perma 14/2016

Dirjen Badilag menegaskan, Perma 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah memiliki banyak dimensi yang perlu dipelajari dan dipahami. Pimpinan pengadilan harus mengerti lebih awal dan lebih mendalam.

“Sekarang kita harus menguasai penanganan perkara dengan acara sederhana. Kita juga harus lebih menguasai mediasi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta eksekusi dan pembatalannya dalam perkara ekonomi syariah,” Dirjen menjelaskan.

8. Budayakan berbagi ilmu dan diskusi

Dirjen Badilag tidak ingin aparatur peradilan agama membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif, misalnya ngerumpi dan saling menjelekkan satu sama lain. Jika ada waktu luang, hendaknya pimpinan pengadilan membiasakan diri berbagi ilmu dan informasi. Kalau tidak melalui lisan, bisa juga melalui tulisan. “Tulisan-tulisan itu bisa membawa Bapak-Ibu masuk surga,” kata Pak Dirjen.

Lebih bagus lagi jika diadakan diskusi berkala, berkenaan dengan dinamika hukum dan peradilan mutakhir.

9. Perhatikan nasib tenaga honorer

Tiap kali berinteraksi dengan pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan agama, Dirjen Badilag hampir selalu menanyakan jumlah honorer dan nominal gaji yang mereka terima. Pak Dirjen ingin pimpinan pengadilan betul-betul memperhatikan nasib mereka.

Memperjuangkan para honorer menjadi CPNS memang tidak mudah. Namun, menurut Pak Dirjen, banyak cara lain untuk membesarkan hati mereka.

“Tanggung jawab pimpinan pengadilan untuk menghidupi seluruh hamba Allah yang ada di pengadilan. Jangan sampai tidak terurus,” Pak Dirjen mengingatkan.

10. Selenggarakan doa bersama secara rutin

Saat ini, menurut Dirjen Badilag, banyak persoalan serius yang dihadapi bangsa, negara, dan lembaga peradilan. Pimpinan MA, ujarnya, sedang berjuang untuk memajukan lembaga, serta meningkatkan kewibawaan dan kesejahteraan aparaturnya. “Beliau-beliau berjuang secara fisik, kita berjuang dengan doa,” ujarnya.

Pak Dirjen mengharapkan tiap-tiap pimpinan pengadilan menggerakkan para hakim, pejabat dan pegawai untuk menggelar doa bersama.

“Mari kita berunjuk rasa kepada Tuhan. Kalau tidak bisa tiap pekan, minimal tiap bulan sekali kita bikin doa bersama, istighosah, atau apapun namanya,” tuturnya.

[hermansyah]