logo mahkamah agung website ramah difable
TABAYYUN Tabayyun adalah Bantuan Panggilan Pihak yang Berperkara baik yang masuk maupun yang keluar dari Pengadilan Agama Surakarta. Selanjutnya
Aplikasi SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
SIWAS Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Selanjutnya
PROSEDUR BERPERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Prosedur Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya
BIAYA PERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Biaya Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya
e-COURT Silahkan klik tautan dibawah ini untuk mengakses e-COURT pada Website Mahkamah Agung RI Selanjutnya

Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Surakarta, untuk mengetahui informasi perkara silahkan klik tombol disamping ini

Tingkat Kasasi

Prosedure Berperkara Tingkat Kasasi

A.    PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi

  1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/pusan Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah Provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
  2. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004).
  3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
  4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
  6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan kasasi (Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
  7. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
  8. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
  9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :
    1. Untuk perkara cerai talak :
      1. Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.
      2. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari.
    2. Untuk perkara cerai gugat :

10. Memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari.



B.    PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

  1. Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.
  2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.
  3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.
  4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
  5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1,2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
  6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.
  7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

Tingkat Banding

Prosedure Berperkara Tingkat Banding

A. PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding :

1)  Permohonan banding harus disampaikan  secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  dalam tenggang waktu :

2)  Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

3)  Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947).

4)  Pemohon banding dapat mengajukan  memori banding  dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori  banding (Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947).

5)  Selambat-lambatnya 14 (empat belas)  hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera  memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat  berkas perkara di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (Pasal 11  ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947).

6)  Berkas perkara banding dikirim ke  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah provinsi oleh Pengadilan Agama/  Mahkamah Syar’iyah selambat-lambatnya delam waktu 1(satu) bulan sejak  diterima perkara banding.

7)  malinan putusan banding dikirim oleh  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi ke Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama  untuk disampaikan kepada para pihak.

8)  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

9)  Setelah putusan memperoleh kekuatan  hukum tetap maka panitera memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang  penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon dalam  perkara Cerai Talak dan Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai  selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari dalam perkara Cerai Gugat.

 

 

B. PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1)  Berkas perkara banding tercatat dan diberi nomor register.

2)  Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.

3)  Panitera menetapkan Panitera Pengganti yang akan membantu majelis.

4)  Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.

5)  Panitera pengganti mendisttribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi.

6)  Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding.

7)  Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

 

 

PROSEDUR KHUSUS

 

BERPERKARA SECARA CUMA-CUMA (PRODEO) PADA TINGKAT BANDING

 

Langkah-langkahnya sebagai berikut :

 

  1. Pembanding mengajukan permohonan  izin banding secara prodeo melalui Panitera Pengadilan Agama secara  lisan atau tertulis dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari  Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat (Pasal 12 ayat (1) UU No.20  Tahun 1947) dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah putusan  diucapkan, atau setelah putusan diberitahukan dalam hal putusan tersebut  diucapkan diluar hadir.
  2. Panitera Pengadilan Agama membuatkan akta permohonan izin banding  secara prodeo (Pasal 7 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947).
  3. Meja II Mencatat Permohonan tersebut dalam buku khusus (Register Permohonan ijin brperkara secara prodeo).
  4. Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara prodeo..
  5. Hakim yang ditunjuk membuat PHS.
  6. Juru Sita/Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara.
  7. Hakim melakukan pemeriksaan kepada Pemohon banding secara prodeo.
  8. Apabila pada hari dan tanggal yang  ditentukan Pemohon banding secara prodeo hadir di persidangan, maka  Hakim Pengadilan Agama melakukan sidang pemeriksaan. Kemudian  selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai, Berita Acara  Persidangan tersebut bersama Bundel A dan Salinan Putusan Pengadilan  Agama serta Surat Keterangan Miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
  9. Jika pada hari dan tanggal yang  ditentukan Pemohon banding secara prodeo tidak datang menghadap di  persidangan Pengadilan Agama, maka Hakim Pengadilan Agama tetap  melakukan sidang pemeriksaan prodeo, kemudian Berita Acara Persidangan  tersebut bersama Bundel A dan Salinan Putusan Pengadilan Agama serta  Surat Keterangan Miskin dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, selanjutnya  Pengadilan Tinggi Agama membuat Penetapan tentang gugurnya beracara  tingkat banding secara prodeo.
  10. Penetapan Pengadilan Tinggi Agama  atas permohonan izin banding secara prodeo berikut Bundel A dan Salinan  Putusan Pengadilan Agama dikirim kepada Pengadilan Agama untuk  diberitahukan kepada para pihak berperkara.
  11. Apabila Pengadilan Tinggi Agama  mengabulkan permohonan banding untuk beracara secara prodeo, maka  permohonan banding diproses sebagaimana biasa, yaitu mengajukan  permohonan banding dengan terlebih dahulu dibuatkan Akta bandingnya  (pasal 7 ayat (3) Undang- Undang No.20 Tahun 1947 ) dalam tempo 14 hari  setelah pemberitahuan putusan izin banding Meja I membuat SKUM Nihil dan  Kasir mencatat dalam buku Jurnal Banding, di tulis  dalam  kolom  penerimaan “NIHIL” selanjutnya Meja II mencatat dalam Register Banding  kemudian Pengadilan Agama mengirimkan berkas banding berupa Bundel A dan  B kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk dilanjutkan pemeriksaan materi  pokok perkara.
  12. Apabila Pengadilan Tinggi Agama  menolak permohonan banding secara prodeo, maka tenggang waktu banding 14  hari dihitung setelah Penetapan penolakan tersebut diberitahukan kepada  pihak Pemohon banding, jika dalam tenggang waktu tersebut Pemohon  banding membayar biaya banding, maka permohonan banding diproses  sebagaimana biasa.

 

 

Statistik Pengadilan

STATISTIK PENGADILAN

Statistik Pengadilan berisi informasi penerimaan dan penyelesaian perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta dan Data Pegawai sesuai Jabatan dan Jenis Kelamin. Data yang kami sajikan adalah data pertahun.

- Data Perkara Tahun 2018

- Data Perkara Tahun 2017

- Data Perkara Tahun 2016

- Data Perkara Tahun 2015

 

DATA STATISTIK PEGAWAI

- Data Tahun 2019

- Data Tahun 2018

 

- Data Tahun 2017

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas