logo mahkamah agung website ramah difable
TABAYYUN Tabayyun adalah Bantuan Panggilan Pihak yang Berperkara baik yang masuk maupun yang keluar dari Pengadilan Agama Surakarta. Selanjutnya
Aplikasi SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
SIWAS Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Selanjutnya
PROSEDUR BERPERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Prosedur Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya
BIAYA PERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Biaya Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya

Kami mengucapkan selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Surakarta, website ini telah dibuat sesuai standar Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk seluruh badan peradilan dibawahnya

Profil Pengadilan Agama Surakarta

PROFIL PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Update : 31 Januari 2018

Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Melaksanakan sebagian tugas pokok kekuasaan Kehakiman perkara perdata yaitu menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, dimana dalam menjalankan tugas tersebut secara teknis yustisial dan adminsitrasi finansialnya dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menyelenggarakan Peradilan yang cepat, tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, meningkatkan penyediaan tempat, sarana dan prasarana yang diperlukan serta meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.

Didalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung yang telah sesuai prototipe Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.000 M2 diatas tanah seluas 741 M2 terletak di jalan Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 fax. 0271-643643Kelurahan Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, adapun status gedung dan tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 Secara astronomis Kota Surakarta terletak di antara110º 45’15” dan 110º 45’35” Bujur Timur 70º 36’ dan 70º 56’ Lintang Selatan.Yang berdasarkan Data Statistik Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 sebagai berikut bahwa Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan “KOTA SOLO” secara umum merupakan daerah dataran rendah pada ketinggian tempat sekitar 95 m dpl, dengan luas 44,1 km2 (0,14 % dari luas Jawa Tengah) Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang, di antara Gunung Merapi (tinggi 3115 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang pegunungan sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karna dilalui oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, dengan beberapa anak sungainya. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kota Surakarta pada semester 1 tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 562,269 jiwa, terdiri dari 276,685 laki-laki dan 285,584 perempuan. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, Kota Surakarta merupakan Kota terpadat di Jawa Tengah yaitu posisi ke 8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke 13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia.

 Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2017 mendapatkan prestasi kenaikan kelas, yaitu dari kelas 1B menjadi kelas 1A. Kenaikan kelas ini berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017. Kenaikan kelas untuk 50 Pengadilan Agama baik kelas II maupun kelas IB ini dianggap perlu untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan.

 

 

SOP KESEKRETARIATAN

SOP KESEKRETARIATAN

 

 SOP KESEKRETARIATAN Tahun 2018

MEDIASI

TATA CARA MEDIASI

 

 

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama
(PERMA No. I Tahun 2008)


A. Tahap Pra Mediasi

  1. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
  2. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
  3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
  4. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
  5. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.


B. Tahap Proses Mediasi.

  1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
  2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
  3. Mediator wajib memperseiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
  4. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan Kaukus.
  5. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.


C. Mediasi Mencapai Kesepakatan.

  1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
  2. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
  3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
  4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian.
  5. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.


D. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.

  1. Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
  2. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
  3. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.


E. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.

  1. Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
  2. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.


F. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

  1. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
  2. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
  3. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
  4. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian.
  5. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat  lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

 

DAFTAR NAMA MEDIATOR

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas