logo mahkamah agung website ramah difable
TABAYYUN Tabayyun adalah Bantuan Panggilan Pihak yang Berperkara baik yang masuk maupun yang keluar dari Pengadilan Agama Surakarta. Selanjutnya
Aplikasi SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
SIWAS Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Selanjutnya
PROSEDUR BERPERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Prosedur Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya
BIAYA PERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Biaya Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya
e-COURT Silahkan klik tautan dibawah ini untuk mengakses e-COURT pada Website Mahkamah Agung RI Selanjutnya

Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Surakarta, untuk mengetahui informasi perkara silahkan klik tombol disamping ini

PERENCANA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

PERENCANA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

DIPA

DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pelaksana Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian anggaran pemerintah pusat yang kemudian disahkan Menteri Keuangan.

* Tahun 2016

* Tahun 2017

* Tahun 2018

* Tahun 2019

 

SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini adalah integrasi dari sistem perencana, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaran dengan sistem akuntabilitas keuangan. Hasil akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berisi penjabaran kinerja instansi yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

- LAPORAN TAHUNAN

  * Tahun 2016

  * Tahun 2017

  * Tahun 2018

- LKjIP

  * Tahun 2016

  * Tahun 2017

  * Tahun 2018

- PROGRAM KERJA

  * Tahun 2016

  * Tahun 2017

  * Tahun 2018

  * Tahun 2019

 

Update 09 Januari 2019

 

REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

 

DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI)

- Tahun 2016

- Tahun 2017

- Tahun 2018

  - Semester 1

  - Semester 2

 - Tahun 2019

 

DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA)

- Tahun 2016

- Tahun 2017

- Tahun 2018

  - Semester 1

  - Semester 2

- Tahun 2019

 

 

 

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGADAAN BARANG DAN JASA

DASAR HUKUM

Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, yang kemudian LKPP menurunkan 13 Peraturan Lembaga sebagai turunan dari Perpres tersebut, yaitu :

  1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
  3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
  4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
  5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
  6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
  8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
  9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
  10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
  11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

 

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

 - TAHUN 2019            

- Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Alat Pengolah Data berupa 4 Unit Laptop, dengan Pagu Dana Rp. 50.000.000

- Pengadaan Layanan Jasa Posbakum tahun 2019, dengan HPS Rp. 24.475.000, silahkan lihat pengumuman pada link berikut.

 - TAHUN 2018                                  Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Pembelian Peralatan Fasilitas Kantor dan Pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan Pagu Dana Rp. 100.000.000
 - TAHUN 2017 Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Pembelian Antivirus dan  Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Pagu Dana Rp. 317.500.000

 

 

 

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas