logo mahkamah agung website ramah difable
TABAYYUN Tabayyun adalah Bantuan Panggilan Pihak yang Berperkara baik yang masuk maupun yang keluar dari Pengadilan Agama Surakarta. Selanjutnya
Aplikasi SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
SIWAS Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Selanjutnya
PROSEDUR BERPERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Prosedur Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya
BIAYA PERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Biaya Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya
e-COURT Silahkan klik tautan dibawah ini untuk mengakses e-COURT pada Website Mahkamah Agung RI Selanjutnya

Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Surakarta, untuk mengetahui informasi perkara silahkan klik tombol disamping ini

HAK PEMOHON INFORMASI

Hak-Hak Pemohon Informasi

1. Hak Memperoleh Pelayanan Informasi

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa :

a. Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:

  • Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
  • Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
  • Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
  • Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
  • Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  • Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.
  • Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
  • Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
  • Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  • Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.

b. Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:

  • korupsi;
  • terorisme;
  • narkotikalpsikotropika;
  • pencucian uang; atau
  • perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan

c. Inforrnasi yang harus diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:

  • Peraturan Mahkamah Agung;
  • Surat Edaran Mahkamah Agung;
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung;
  • laporan tahunan Mahkamah Agung;
  • rencana strategis Mahkamah Agung;
  • pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.


2. Hak Mengetahui Maklumat Standar Pelayanan

Pemohon berhak mengetahui Standar Pelayanan Pengadilan yang telah disusun oleh Pengadilan, dimana berdasarkan SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan di Pengadilan, Standar Pelayanan yang tersusun memuat :

  • Dasar Hukum
  • Sistem Mekanisme dan Prosedur
  • Jangka Waktu
  • Biaya/ Tarif
  • Produk Pelayanan
  • Sarana dan Prasarana
  • Kompetensi Pelaksana

dan juga secara umum Pengadilan mnyediakan pelyanan sebagai berikut :

  • Pelayanan adminidtrasi persidangan
  • Pelayanan bantuan hukum
  • Pelayanan pengaduan
  • Pelayanan permohonan informasi

3. Hak Mengajukan Keberatan

Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :

  • Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik
  • Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
  • Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya
  • Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau
  • Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini

4. Hak Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Keberatan Informasi

Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut :


Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
Pasal 37

  • Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
  • Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

  • Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  • Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

  • Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

 

SOP KEPANITERAAN

SOP KEPANITERAAN

SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah suatu dokumen yang berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologisdan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.

1. SOP LAYANAN INFORMASI
2. SOP LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
3. SOP LAYANAN SIDANG DILUAR GEDUNG
4. SOP PENERIMAAN PERKARA
5. SOP PEMBAYARAN PANJAR BIAYA PERKARA
6. SOP LAYANAN SIDANG TERPADU
7. SOP PENETAPAN PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM
8. SOP PENETAPAN PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI
9. SOP PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
10. SOP PENETAPAN HARI SIDANG
11. SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK
12. SOP PANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG BERADA DI LUAR NEGERI
13. SOP PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN PEMBERITAHUAN KE PA LAIN
14. SOP PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN PEMBERITAHUAN DARI PA LAIN
15. SOP KEGIATAN PERSIAPAN PERSIDANGAN
16. SOP PELAYANAN MEDIASI
17. SOP PEMANGGILAN SAKSI
18. SOP PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PA LAIN
19. SOP PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PA LAIN
20. SOP PEMERIKSAAN SETEMPAT
21. SOP PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DARI PA LAIN
22. SOP PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PA LAIN
23. SOP TAMBAH BIAYA PANJAR
24. SOP SITA JAMINAN
25. SOP SITA BUNTUT
26. SOP SITA HARTA BERSAMA TANPA PERKARA
27. SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
28. SOP PENGELOLAAN SISA UANG PANJAR
29. SOP PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
30. SOP PENGEMBALIAN KUTIPAN AKTA NIKAH
31. SOP PELAYANAN IKRAR TALAK
32. SOP PENERBITAN DAN PENYERAHAN AKTA CERAI
33. SOP PENGIRIMAN PETIKAN SALINAN PUTUSAN KE KAU DAN DUKCAPIL
34. SOP PELAYANAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN
35. SOP PELAYANAN BANDING
36. SOP PELAYANAN KASASI
37. SOP PELAYANAN PENINJAUAN KEMBALI
38. SOP PELAYANAN PRODEO TINGKAT PERTAMA
39. SOP PELAYANAN PRODEO TINGKAT KASASI
40. SOP PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
41. SOP PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI
42. SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RILL
43. SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG
44. SOP PERMOHONAN EKSEKUSI SELAIN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENGAN LELANG
45. SOP PERMOHONAN BANTUAN EKSEKUSI KE PENGADILAN AGAMA LAIN
46. SOP PERMOHONAN BANTUAN EKSEKUSI DARI PENGADILAN AGAMA LAIN
47. SOP PERMOHONAN BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PA LAIN
48. SOP PERMOHONAN BANTUAN EKSEKUSI KE PA LAIN
49. SOP LAYANAN PERMOHONAN KONSIGNYASI
50. SOP PELAYANAN PERMOHONAN KONSIGNYASI
51. SOP PELAYANAN PERMOHONAN ISBAT RUKYAT HILAL
52. SOP PENGARSIPAN
53. SOP PELAPORAN
54. SOP PENGADUAN
55. SOP PERMOHONAN PERCERAIAN PNS DAN TNI POLRI
56. SOP PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS
57. SOP PERMOHONAN ISBAT NIKAH VOLENTER
58. SOP PELAYANAN PENGELOLAAN ATK PERKARA
59. SOP PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA
60. SOP PELAYANAN PENGELOLAAN SISA PANJAR 

BMN

BARANG MILIK NEGARA

Barang Milik Negara atau disingkat BMN adalah aset yang dimiliki oleh negara yang dikelola oleh instansi pemerintah, yang diperoleh dari Belanja Modal yang berasal dari APBD/APBN dan atau Hibah. Adapun daftar BMN PA Surakarta adalah sebagai berikut :

* Tahun 2016

* Tahun 2017

* Tahun 2018

* Tahun 2019

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas