logo mahkamah agung website ramah difable
TABAYYUN Tabayyun adalah Bantuan Panggilan Pihak yang Berperkara baik yang masuk maupun yang keluar dari Pengadilan Agama Surakarta. Selanjutnya
Aplikasi SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
SIWAS Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. Selanjutnya
PROSEDUR BERPERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Prosedur Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya
BIAYA PERKARA Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Biaya Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta Selanjutnya
e-COURT Silahkan klik tautan dibawah ini untuk mengakses e-COURT pada Website Mahkamah Agung RI Selanjutnya

Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Surakarta, untuk mengetahui informasi perkara silahkan klik tombol disamping ini

PENGAWASAN DISIPLIN PEGAWAI

 PENGAWASAN DISIPLIN PEGAWAI

 

A. GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI PENGADILAN

   Pengawasan dan Pendisiplinan terhadap hakim maupun aparatur peradilan di bawah Mahkamah Agung RI 

   telah diatur dalam peraturan berikut ini:

  -  PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENEGAKAN

     DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

  -  PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN

     DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI

     BAWAHNYA

B. LANGKAH-LANGKAH PEMERIKSAAN ATAS PELANGGARAN

C. DATA HAKIM DAN PEGAWAI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

    Berikut ini data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Surakarta yang mendapat hukuman atas pelanggaran

    Disiplin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas :

   

D. PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

    Hingga saat ini belum ada Putusan Majelis Kehormatan Hakim yang ditujukan kepada Hakim dan Pegawai

    Pengadilan Agama Surakarta.

 

Hak-Hak Persidangan

Hak-Hak Pokok Dalam Proses Persidangan

  1. Hak Untuk Melakukan Jawab-Menjawab, Mengajukan Bantahan (Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik).
  2. Hak Untuk Mengajukan Pembuktian ( Saksi dan Bukti-Bukti Tertulis).
  3. Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan.

Hak atas biaya perkara cuma-cuma

Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1  Tahun 2014  tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Untuk lebih lengkapnya dapat anda download melalui link dibawah ini :
  • PERMA NO 1 Tahun 2014

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas