logo mahkamah agung website ramah difable

Sosialisasi Penghapusan / Alih Fungsi dan Tukar Menukar BMN Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Agama se-Jawa tengah

 

Semarang  | 25 April 2013

Setelah minggu lalu mengadakan acara Konsolidasi dan Asistensi Penyusunan SAKIP tahun 2013, kali ini PTA Semarang mengadakan acara Sosialisasi Penghapusan / Alih Fungsi dan Tukar Menukar BMN  dalam rangka reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Masih bertempat di Patra Convention Hotel Semarang, Kaur Umum dan Operator SIMAK-BMN Pengadilan Agama se-Jawa Tengah menjadi peserta pada acara tersebut.

 
Wakil Ketua PTA Semarang, Drs. H. Said Munji, SH., MH membuka acara secara resmi sekaligus menyampaikan beberapa pengarahan terkait dengan acara yang diselenggarakan kali ini. Diantaranya beliau menyampaikan bahwa tidak semua orang tahu tentang penghapusan, mulai dari syarat yang harus dipenuhi hingga langkah-langkah dalam proses pengahapusan. Sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman tentang penghapusan tersebut tidak bias. Disampaikan pula bahwa mengubah pikiran seseorang tidaklah mudah, karena yang harus mengubah adalah dirinya sendiri bukan orang lain. Tetapi meskipun sulit hal itu tetap harus dilakukan.

 

 
Selanjutnya beliau menyampaikan beberapa kebijakan umum. Bahwa pada saat ini sedang dilakukan penataan / mapping pegawai di lingkungan pengadilan. Karena di lingkungan Pengadilan Agama tidak seimbang antara jumlah pegawai yang sangat minim sedangkan beban pekerjaannya banyak sekali. Yang kedua adalah adanya transparansi yang harus dibangun oleh kita, tidak boleh adanya sesuatu hal yang disembunyi-sembunyikan. Misalkan suatu kegiatan harus diketahui mulai dari tingkat yang paling bawah hingga pimpinan yang paling tinggi dan tidak ada rekayasa dalam prosesnya. Dan yang terakhir adalah bahwa kita semua harus memiliki kapabilitas atas aset-aset yang kita miliki. Jangan sampai kita kehilangan kendali atau tidak punya data atas aset-aset tersebut. Dan akhirnya beliau mengajak kepada seluruh warga Pengadilan Agama se-Jawa Tengah untuk bersama-sama membangun institusi agar semakin maju dan mampu mewujudkan visi dan misinya.
 
Untuk sesi berikutnya dihadirkan 2 orang narasumber dari Kanwil DJKN Semarang, yaitu Iwan Irmawan (Kasi PKN II) dan Susanto (Kasi PKN III) yang akan menjelaskan materi tentang penghapusan / alih fungsi dan tukar menukar BMN. Yang pertama, Iwan Irmawan mengawali dengan materi tentang pengertian BMN. Disini dijelaskan gambaran umum tentang Barang Milik Negara, apa saja yang berkaitan dengan BMN dan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap BMN tersebut. Beliau memaparkan harus ada Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) terhadap barang agar data-data yang berkaitan dengan barang tersebut jelas asal-usul dan penggunaannya. Ada 2 objek Wasdal yang disampaikan, yaitu pengguna barang dan pengelola barang. Kedua objek itulah yang bertanggung jawab atas BMN yang ada dalam suatu instansi.
 
 
Selanjutnya dipaparkan materi tentang alih fungsi Barang Milik Negara. Disini dijelaskan apa saja yang bisa dan tidak di alih fungsikan dalam kegunaannya. Para peserta pun sangat antusias mendengarkan penjelasan yang disampaikan Iwan. Satu persatu peserta mengajukan pertanyaan terkait alih fungsi BMN, yang pada dasarnya semua sama menanyakan apakah bisa gedung kantor lama yang tidak digunakan di alih fungsikan menjadi rumah dinas pimpinan? Karena banyak gedung kantor lama yang tidak digunakan sama sekali atau nganggur. Dengan pertanyaan yang diajukan tersebut, narasumber menjelaskan bahwa tidak bisa apabila gedung kantor lama di alih fungsikan menjadi rumah dinas pimpinan. Karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Selain menjawab pertanyaan dari peserta, Iwan memberikan solusi bagaimana menghadapai masalah tersebut sehingga para peserta pun mendapat jalan keluarnya.
 
Untuk sesi malam hari giliran Santoso yang memberikan materi tentang tukar menukar barang Milik Negara. Beliau mengawali dengan materi penghapusan. Dimulai dengan penjelasan pengertian penghapusan, Santoso secara detail menjelaskan kepada para peserta. Dijelaskan pula syarat-syarat dan langkah-langkah yang benar untuk proses penghapusan. Karena selama ini untuk proses penghapusan belum mengikuti prosedur yang benar. 
 
 
Dengan adanya materi-materi yang disampaikan oleh kedua narasumber Kanwil DJKN semarang, diharapkan para peserta menjadi lebih paham tentang penghapusan / alih fungsi dan tukar menukar BMN dan mengimplentasikannya di instansinya masing-masing.
 

Add comment

Terima Kasih Sudah Berkomentar dengan Baik


Security code
Refresh


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi