logo mahkamah agung website ramah difable

Wahyu Widiana Purnabhakti

Wahyu Widiana Purnabhakti Mewariskan Prestasi

Diminta pimpinan MA untuk tetap jadi Dirjen Badilag minimal hingga akhir bulan ini. Siap-siap banting stir jadi akademisi.

Keduanya berpelukan. Erat sekali. Ratusan pasang mata dengan seksama menyaksikan adegan itu. Beberapa juru foto, baik yang profesional maupun amatir, berlomba mengabadikannya.

 

Dua orang yang saling mendekap di Ruang Krakatau Hotel Mercure Ancol, Selasa malam (18/9/2012), itu bukan orang biasa. Yang satu ialah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, dan satunya lagi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

 

 Di atas panggung, pada malam silaturrahim warga peradilan agama itu, Dr. H. Ahmad Kamil, SH, MHum mengucapkan selamat kepada Drs. H. Wahyu Widiana, MA yang pada hari itu sedang merayakan hari lahirnya, sekaligus memungkasi pengabdiannya di peradilan agama. 

“Atas nama keluarga besar peradilan agama dan pimpinan Mahkamah Agung, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak lakukan menjadi amal sholeh yang memberi kebahagiaan di akherat,” kata Ahmad Kamil, di hadapan Tuada Uldilag, para hakim agung dari lingkungan peradilan agama, tokoh-tokoh dan sesepuh peradilan agama, Ketua MS Aceh/PTA seluruh Indonesia, serta para undangan yang menghadiri peringatan 130 tahun peradilan agama.

Mungkin sudah banyak yang tahu, Wahyu Widiana lahir pada tanggal 18 September 1952. Tapi mungkin sedikit yang tahu, ternyata hari lahir Wahyu Widiana yang sesungguhnya adalah 18 November 2012.

Perubahan tanggal lahir itu terjadi saat Wahyu Widiana duduk di bangku SMP. Karena kesalahan tulis bulan dengan angka romawi, yang semestinya XI tetapi tertulis IX, maka sejak SMP hingga sekarang tanggal lahir Wahyu Widiana bukan lagi 18 November 1952, melainkan 18 September 1952.

Selain perubahan bulan kelahiran, saat SMP juga terjadi perubahan nama. Nama aslinya Wahyu. Ya, hanya Wahyu. Namun karena saat itu ada ketentuan yang mengharuskan nama terdiri dari dua kata, maka atas saran seorang sahabatnya, nama Wahyu ia tambahi Widiana sehingga menjadi Wahyu Widiana.

Urang Sunda yang tanggal lahir dan namanya mengalami perubahan itu di mata Ahmad Kamil telah memberikan sumbangsih yang besar untuk peradilan agama. “Saya yakin apa yang tertulis di buku ini memang benar adanya,” tutur Ahmad Kamil.

Buku yang ia maksud ialah buku berjudul “Wahyu Widiana: Bekerja Tanpa Henti Mengembangkan Peradilan Agama.” Buku itu ditulis Muslim Bakhtiar dan Edi Hudiata. Ketika menulis buku itu, Muslim Bakhtiar berstatus Wakil Ketua PA Kotobaru dan Edi Hudiata berstatus hakim PA Marabahan.

Buku itu berisi biografi Wahyu Widiana. Di dalamnya terpapar kisah masa lalu Wahyu Widiana: lahir, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, hingga kepergiannya ke Negeri Paman Sam untuk menuntut ilmu dan kembali lagi ke Indonesia. Buku itu juga mengulas pelbagai pencapaian Wahyu Widiana selama ia memimpin peradilan agama. Tepat ketika digelar acara silaturrahim warga peradilan agama, buku itu diluncurkan dan Ahmad Kamil memberikan sambutan.

Wahyu Widiana sedikit ‘memprotes’ judul buku itu. “Yang mengembangkan peradilan agama bukan saya, tapi seluruh warga peradilan agama. Kebetulan saja saya dipilih jadi pimpinannya,” ia berkilah.

Namun protes itu tak dihiraukan Ahmad Kamil. Baginya, Wahyu Widiana telah memberikan banyak hal untuk peradilan agama, terutama selama lima tahun menjadi Direktur Pembinaan Peradilan Agama Depag dan tujuh tahun menjadi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA.

"Bapaklah lokomotif peradilan agama saat ini," tutur Ahmad Kamil.

Beberapa pencapaian Wahyu Widiana sempat disebut Ahmad Kamil di atas panggung itu. Misalnya pemanfaatan teknologi informasi. Ketika dipimpin Wahyu Widiana, perkembangan dan pemanfaatan TI di peradilan agama terbilang luar biasa.

Di samping itu, Ahmad Kamil juga melihat peradilan agama di bawah nahkoda Wahyu Widiana mengalami peningkatan dalam hal pengembangan SDM, hukum acara, Pola Bindalmin, dan lain-lain.

“Hanya Allah yang bisa memberikan balasan kepada Pak Wahyu,” kata Ahmad Kamil.

 

 

***

“Secara resmi, saya sudah tidak menjadi Dirjen per 31 Juli 2012 karena usia saya sudah 60 tahun,” ucap Wahyu Widiana, “Namun pimpinan MA menghendaki saya tetap menjabat Dirjen, paling tidak hingga akhir September 2012.”

Beberapa pekan sebelumnya, di hadapan hampir seluruh pejabat dan pegawai Ditjen Badilag, Wahyu Widiana pernah membuat pernyataan senada. “Sekarang zamannya transparansi,” ucapnya, menaikkan suara setengah oktaf. Maksudnya, ia tak ingin menutup-tutupi statusnya saat itu.

Karir Wahyu Widiana sebagai abdi negara dimulai pada tahun 1978. Kala itu, berpredikat alumni terbaik Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta, ia menjadi pegawai Depag dan ‘dititipkan’ di PA Jakarta Utara sebagai staf. Tiga tahun kemudian, di tempat tugas yang sama, ia diangkat menjadi hakim anggota tidak tetap alias hakim honor.  Pada tahun 1981 pula ia diangkat sebagai Kepala Seksi Hisab Rukyat pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag. Jabatan itu diembannya sepuluh tahun.

Pada tahun 1991, lulus S-2 dari University of Michigan, Wahyu Widiana naik jabatan. Ia diangkat menjadi Kasubdit Pertimbangan Hukum Agama dan Hisab Rukyat. Lima tahun kemudian, masih menduduki jabatan eselon III, ia menjadi Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Namun jabatan ini hanya diembannya selama 8 bulan, yakni Mei-Desember 1996.

Dari Desember 1996 hingga November 1998, Wahyu Widiana mendapat amanat baru sebagai Kepala Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.  Pada November 1998 hingga September 1999, ia beralih tugas menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan. Lantas pada periode September 1999-Mei 2000, Wahyu Widiana menjadi Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama.

Pada periode 1996-2000, Wahyu Widiana tercatat pula sebagai sekretaris empat Menteri Agama yang berbeda. Keempat menteri tersebut adalah Tarmizi Taher, Quraisy Shihab, Malik Fadjar dan Tolhah Hasan.

Mei 2000 menjadi bulan yang sangat istimewa buat Wahyu Widiana. Pada bulan itu ia diangkat menjadi Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama atau bisa disebut Dirbinbapera pada Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Jabatan ini diembannya hingga Juni 2001. Setelah itu terjadi perubahan organisasi dan nomenklatur jabatan. Wahyu Widiana menjadi Direktur Pembinaan Peradilan Agama atau Dirbinpera  pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Ia menduduki jabatan itu hingga 2005.

Seiring dengan penyatuatapan badan peradilan, di mana peradilan agama beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, sejak tahun 2005 Wahyu Widiana menjadi pejabat eselon I. Ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama alias Dirjen Badilag. Jabatan itu terus diembannya hingga 31 Juli 2012 lalu.

“Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh warga peradilan agama dan kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu di sini. Saya mohon maaf setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekhilafan,” ucap Wahyu Widiana didampingi istri tercintanya, Ny Nina Wahyu Widiana, di atas panggung di Ruang Kratakatau Hotel Mercure Ancol, malam itu.

Khatam mengabdi di peradilan agama, Wahyu Widiana akan mempersembahkan hidupnya untuk dunia akademis. Ia bakal menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat.

Mendapat lahan pengabdian baru, Wahyu Widiana bersyukur.  “Saya ini doktor tidak lulus, tapi alhamdulillah dipercaya menjadi dosen. Terima kasih kepada Prof Amin Suma dan Dr. Jaenal Aripin,” tuturnya. Di UIN Ciputat, Prof Amin Suma adalah Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, sedangkan Dr. Jaenal Aripin adalah dosen.

Di kampus itu, Wahyu Widiana akan memberi kuliah Ilmu Falak. Ilmu yang telah lama ditekuninya dan sangat dikuasainya. Sewaktu masih menjadi mahasiswa di IAIN Yogyakarta, pada tahun 1976-1978, Wahyu Widiana pernah dipercaya mejadi asisten dosen untuk mata kuliah Ilmu Falak. Pada tahun 1979-1982 ia juga mengajar Ilmu Falak di Universitas Islam Syekh Yusuf Jakarta. Tidak hanya itu, pada periode 1981-1984, ia juga menjadi dosen Ilmu Falak di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Di Departemen Agama, Wahyu Widiana tidak hanya pernah mejadi Kasi Hisab Rukyat serta Kasubdit Pertimbangan Hukum Agama dan Hisab Rukyat. Wahyu Widiana bahkan pernah menjadi Kepala Badan Hisab Rukyat Nasional. Bila sekarang ia memilih menjadi dosen Ilmu Falak di UIN Ciputat, tentu tidak mengherankan.

Meski banting stir ke dunia akademis, Wahyu Widiana berjanji tidak bakal lepas begitu saja dari peradilan agama. Mungkin ia mengusung slogan Asep Nursobah—salah satu kader terbaiknya—yang berbunyi: “Badilag di Dadaku”.  Itu plesetan keren dari slogan “Garuda di Dadaku”.

***

Ahmad Cholil, hakim PA Bekasi sekaligus staf khusus Dirjen Badilag yang kini kuliah S-2 di Universitas Melbourne, pernah menjuluki Wahyu Widiana sebagai Bapak Reformasi Peradilan Agama. Julukan itu ia pampang sebagai judul artikel yang ia kirim ke hukumonline.com. Ketika artikel itu terbit, 7 Mei 2012, judul berubah menjadi “Figur di Balik Suksesnya Reformasi Peradilan Agama”.

“Supaya tidak terkesan memuji-muji Pak Wahyu, judul artikel itu kami edit,” kata Pemimpin Redaksi hukumonline, Razak Asri, suatu hari ketika mampir ke redaksi Badilag.net.

Puja-puji, atau lebih tepatnya apresiasi, terhadap prestasi yang ditorehkan peradilan agama ketika dinahkodai Wahyu Widiana memang mengalir deras, baik yang didasarkan pada data maupun hanya didasarkan pada bisikan batin.

Yang memberikan apresiasi positif berdasarkan data contohnya adalah Cate Sumner dan Prof Tim Lindsey melalui buku “Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and Justice for the Poor”. Ada juga Prof Mark Cammack melalui buku “Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions”. Prestasi peradilan agama dalam melakukan perubahan sekaligus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin untuk menggapai keadilan disorot di dalam dua buku itu. 

Jangan lupa, IALDF (Indonesia Australia Legal Development Facility) juga pernah memberikan apresiasi yang tinggi kepada peradilan agama dalam buku hasil penelitian berjudul “Providing Justice to the Justice Seeker: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study-2007’". Salah satu prestasi peradilan agama yang tercatat di buku itu ialah tingginya tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan peradilan agama.

Sebelum itu,  pada tahun 2001, The Asia Foundation juga mengapresiasi performas peradilan agama melalui “Survey Report on Citizens’ Perception of the Indonesian Justice Sector; Preliminary Findings and Recommendations”.Peradilan agama disebut-sebut sebagai salah satu institusi yang paling dipercaya masyarakat.

Belum lama ini, UN Women—salah satu badan di bawah PBB—juga memberikan apresiasi positif kepada peradilan agama melalui laporan “Progress of the World’s Women in Pursuit of Justice 2011-2012”. Sebagian isi laporan itu berisi data mengenai jumlah rakyat miskin di Indonesia yang terbantu oleh peradilan agama melalui program justice for the poor.

Dari dalam negeri, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pernah menyanjung peradilan agama dalam hal pengelolaan teknologi informasi melalui buku “Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung”. Apresiasi dalam bidang yang sama, khususnya website, pernah diberikan oleh National Legal Reform Project (NLRP).

Apresiasi-apresiasi lainnya datang dari berbagai penjuru: World Bank, Family Court of Australia, pemerintah Sudan dan Arab Saudi, LSM PEKKA, dan lain-lain.

Sementara itu, mereka yang memberi pujian berdasarkan bisikan batin dapat dengan mudah ditemui di kolom komentar yang tersedia di bawah berita di Badilag.net, di Facebook, atau mungkin di SMS yang dikirimkan langsung ke HP Wahyu Widiana.

Achmad Cholil, melalui artikel ringkas di hukumonline itu, sejatinya hendak mengapresiasi jejak langkah Wahyu Widiana berdasarkan data. Bila dikomparasikan, apa yang ia tulis di artikel yang dipublikasikan oleh hukumonline itu senafas dengan apa yang dikhalayakkan Muslim Bakhtiar dan Edi Hudiata dalam buku “Wahyu Widiana Bekerja Tanpa Henti Mengembangkan Peradilan Agama”. Namun berbeda dengan Muslim Bakhtiar dan Edi Hudiata, Achmad Cholil melangkah lebih jauh dengan menempelkan label “Bapak Reformasi Peradilan Agama” kepada Wahyu Widiana.

Rupanya gagasan menokohkan Wahyu Widiana yang disulut Ahmad Cholil itu ditampik sejumlah pihak. Kata mereka: Tak patut mengkultuskan seseorang.

Dengan atau tanpa predikat “Bapak Reformasi Peradilan Agama” itu, jejak-jejak yang ditinggalkan Wahyu Widiana toh terlihat jelas. Kemarau semusim mungkin dapat dikalahkan oleh hujan sehari, namun hujan semusim sangat sulit ditaklukkan oleh panas sehari. Dan, bisa jadi, Wahyu Widiana adalah hujan.

***

Kantin di lantai 7 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung sedang ramai ketika suatu siang Redaktur Badilag.net memesan makanan. Di kerumunan itu, salah satu yang jadi pokok percakapan ialah siapa kelak yang akan menggantikan Wahyu Widiana sebagai Dirjen Badilag.

Ada yang punya celoteh aneh. Berhubung Wahyu Widiana adalah Dirjen Badilag yang pertama, kata seorang penghuni kantin, kelak mungkin apa yang terjadi di provinsi Jawa Timur dapat menular di Ditjen Badilag. Meski sudah berganti-ganti zaman, hingga kini Gubernur Jawa Timur hanya satu, yakni M Noer. Yang lain-lain hanya penggantinya. Bisa jadi demikian juga dengan Dirjen Badilag. Dirjen Badilag ya Wahyu Widiana. Yang lain sekadar penggantinya.

“Ya, siapa tahu nanti ada yang bilang begitu,” seloroh orang itu.

Percakapan di kantin itu juga menyenggol-sengol nama tertentu. Ada dua nama yang konon punya kans paling besar. Keduanya punya plus-minus masing-masing. Yang satu kenyang pengalaman sebagai pimpinan PA sebelum kini menjadi pejabat eselon II, dan satunya lagi sudah lama meniti karir di MA dan kini juga berhasil jadi pejabat eselon II. Benar tidaknya kasak-kusuk itu, serta bagaimana dinamika peradilan agama paska purnabhaktinya Wahyu Widiana, wallahu a’alam.

Yang jelas, pimpinan MA pasti sudah membuat kalkulasi. Dan di antara pimpinan MA adalah Ahmad Kamil—sosok yang malam itu memeluk Wahyu Widiana. Erat sekali…

(hermansyah)

sumber : http://badilag.net

Add comment

Terima Kasih Sudah Berkomentar dengan Baik


Security code
Refresh


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi