Hak Pemohon Informasi

Prosedur Berperkara

Apakah anda pihak yang akan berperkara di kantor Pengadilan Agama Surakarta? Berikut kami sajikan bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan Agama Surakarta. Klik disini

Panjar Biaya Perkara

Setelah anda mengetahui bagaimana Prosedur Berperkara, berikut kami sajikan besarnya Panjar Biaya Perkara di kantor Pengadilan Agama Surakarta. Klik disini

Maklumat Pelayanan

Apakah anda sedang berperkara di kantor Pengadilan Agama Surakarta ? Mohon diperhatikan tentang maklumat pelayanan kami. Klik disini

 

 

 

Hak Pemohon Informasi

 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :

  1. Menghambat proses penegakan hukum;
  2. Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
  4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
  5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  7. Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  8. Mengungkap rahasia pribadi;
  9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut  sifatnya dirahasiakan kecuali  atas putusan Komisi  Informasi  atau Pengadilan;
  10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang.
  11. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

 

  • PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
  •  
  • Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi  dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  •  
  • Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
  •  
  • Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPIDdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  •  
  • Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukankeberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
  •  
 

Jadwal Sidang

Pimpinan

Drs. ABDUL QODIR, SH.MH | Ketua Pengadilan Agama Surakarta
Drs. MAHMUDDIN, SH.MH | Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta
Dra. Hj. CHAIRIYAH | Hakim Pengadilan Agama Surakarta
Drs. H. MAKMUN, M.H. | Hakim Pengadilan Agama Surakarta
Drs. JAYIN, SH | Hakim Pengadilan Agama Surakarta
H. ZUBAIDI, SH | Hakim Pengadilan Agama Surakarta
Elis Rahmahwati, SHI., S.H., M.H,.| Hakim Pengadilan Agama Surakarta
M. MUNIR, SH, MH | Panitera Pengadilan Agama Surakarta
ICHWAN FIRMANSYAH ASSIDIQI, S.Ag | Sekertaris Pengadilan Agama Surakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan Peradilan Agama

SIPP - MA

SIWAS

PTA Semarang