logo mahkamah agung website ramah difable

Sepuluh Pesan Dirjen Badilag untuk Pimpinan Pengadilan

Sepuluh Pesan Dirjen Badilag untuk Pimpinan Pengadilan

 

Jakarta l badilag.mahkamahagung.go.id

 

Selama dua pekan awal Januari 2017, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Abdul Manaf, M.H. banyak berinteraksi dengan aparatur peradilan agama dari Sumatera hingga Papua, baik secara tatap muka langsung maupun melalui telekonferensi.

Jika disarikan, ada sepuluh pesan penting yang disampaikan Dirjen Badilag untuk aparatur peradilan agama, khususnya yang saat ini menjadi pimpinan. Berikut ini 10 pesan tersebut:

 

1.  Harus mampu menunjukkan pelayanan terbaik

Pengadilan memberikan pelayanan kepada banyak pihak. Ada pelayanan kepada pihak internal, ada pula pelayanan untuk pihak eksternal. Yang harus lebih diutamakan adalah pelayanan eksternal, yaitu pelayanan kepada para pencari keadilan, sejak sebelum pendaftaran perkara, hingga persidangan dan diperolehnya produk pengadilan seperti putusan/penetapan dan akta cerai.

“Mari kita melayani umat di republik ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

 

2. Harus mewujudkan dan memelihara kekompakan

Menurut Dirjen Badilag, setiap aparatur peradilan agama harus bertugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tidak ada tugas yang tidak dikerjakan dan tidak ada tugas yang diperebutkan atau tumpang tindih. “Bekerja sama dan sama-sama kerja,” tuturnya.

     Selain itu, pimpinan pengadilan mesti saling memahami dan senantiasa 

     berkoordinasi. “Harus bersanding, bukan bertanding,” ia menegaskan.        

 

3. Tidak boleh abai terhadap penggunaan anggaran

Ketua dan wakil ketua pengadilan harus tahu dan selalu memonitor penggunaan anggaran DIPA oleh sekretaris dan jajarannya, terutama anggaran berupa belanja modal. Tahun ini banyak PA/MS yang memperoleh belanja modal untuk keperluan SIPP. Sebagian PA/MS juga mendapat anggaran untuk ATR (Audio to Text Recording) dan e-SKUM.

“Pastikan barang-barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Jangan asal murah, tapi kualitasnya buruk,” Pak Dirjen mengingatkan.

 

4. Administrasi perkara harus dikerjakan dengan tertib dan seksama

Seluruh buku register, jurnal dan laporan yang terkait dengan administrasi perkara harus dikerjakan dengan tertib dan seksama.

“Percuma sekolah tinggi-tinggi dan datang jauh-jauh kalau malah membawa ketidaktertiban,” kata Dirjen Badilag.

 

5. Kebersihan kantor harus selalu dijaga

 

Kantor pengadilan sudah semestinya bersih dan tertata rapi. Dirjen Badilag tidak ingin gedung-gedung pengadilan di lingkungan peradilan agama yang sudah dibangun dengan uang rakyat itu tidak terawat dengan baik. “Kantor pengadilan harus lebih bersih daripada pasar,” ujarnya.

Ia menghimbau agar seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama menyelenggarakan kerja bakti secara rutin. “Kalau kantor PA terdiri dari 20 ruangan dan ada 30 pegawai, masa tidak bisa bersih?” tuturnya.

 

 

6. Perlu menjalin silaturrahmi dengan peradilan dan instansi lain

 

Sebagai sesama aparatur peradilan yang berada di bawah MA, hendaknya pimpinan pengadilan dari lingkungan peradilan agama menjalin silaturrahmi dengan unsur-unsur dari lingkungan peradilan-peradilan lainnya. Selain itu, kita perlu melihat-lihat pengadilan lain untuk berkompetisi dalam kebaikan. “Fastabiqul khairot!” seru Pak Dirjen.

Berkomunikasi dengan instansi-instansi lain juga penting, misalnya dengan Disdukcapil dan Kantor Kemenag dalam rangka menyelenggarakan pelayanan terpadu isbat nikah.

 

 

7. Pelajari dan pahami Perma 14/2016

 

Dirjen Badilag menegaskan, Perma 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah memiliki banyak dimensi yang perlu dipelajari dan dipahami. Pimpinan pengadilan harus mengerti lebih awal dan lebih mendalam.

“Sekarang kita harus menguasai penanganan perkara dengan acara sederhana. Kita juga harus lebih menguasai mediasi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta eksekusi dan pembatalannya dalam perkara ekonomi syariah,” Dirjen menjelaskan.

 

 

8. Budayakan berbagi ilmu dan diskusi

  

Dirjen Badilag tidak ingin aparatur peradilan agama membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif, misalnya ngerumpi dan saling menjelekkan satu sama lain. Jika ada waktu luang, hendaknya pimpinan pengadilan membiasakan diri berbagi ilmu dan informasi. Kalau tidak melalui lisan, bisa juga melalui tulisan. “Tulisan-tulisan itu bisa membawa Bapak-Ibu masuk surga,” kata Pak Dirjen.

Lebih bagus lagi jika diadakan diskusi berkala, berkenaan dengan dinamika hukum dan peradilan mutakhir.

 

 

9. Perhatikan nasib tenaga honorer

 

Tiap kali berinteraksi dengan pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan agama, Dirjen Badilag hampir selalu menanyakan jumlah honorer dan nominal gaji yang mereka terima. Pak Dirjen ingin pimpinan pengadilan betul-betul memperhatikan nasib mereka.

Memperjuangkan para honorer menjadi CPNS memang tidak mudah. Namun, menurut Pak Dirjen, banyak cara lain untuk membesarkan hati mereka.

“Tanggung jawab pimpinan pengadilan untuk menghidupi seluruh hamba Allah yang ada di pengadilan. Jangan sampai tidak terurus,” Pak Dirjen mengingatkan.

 

10. Selenggarakan doa bersama secara rutin

Saat ini, menurut Dirjen Badilag, banyak persoalan serius yang dihadapi bangsa, negara, dan lembaga peradilan. Pimpinan MA, ujarnya, sedang berjuang untuk memajukan lembaga, serta meningkatkan kewibawaan dan kesejahteraan aparaturnya. “Beliau-beliau berjuang secara fisik, kita berjuang dengan doa,” ujarnya.

Pak Dirjen mengharapkan tiap-tiap pimpinan pengadilan menggerakkan para hakim, pejabat dan pegawai untuk menggelar doa bersama.

“Mari kita berunjuk rasa kepada Tuhan. Kalau tidak bisa tiap pekan, minimal tiap bulan sekali kita bikin doa bersama, istighosah, atau apapun namanya,” tuturnya.

[hermansyah]

 

Add comment

Terima Kasih Sudah Berkomentar dengan Baik


Security code
Refresh


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi