pasurakarta

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H

MINAL AIDIN WAL FAIZIN

Seluruh Jajaran Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Surakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
MINAL AIDIN WAL FAIZIN

PERUBAHAN EMAIL DELEGASI

Kami umumkan bahwa alamat email Pengadilan Agama Surakarta terkait DELEGASI PANGGILAN telah berubah menjadi kepaniteraan.paska@gmail.com, adapun email yang dikirimkan selain alamat tersebut tidak dapat kami proses.
PERUBAHAN EMAIL DELEGASI

INOVASI PELAYANAN

menampilkan informasi umum Pengadilan Agama Surakarta serta informasi perkara, seperti Jadwal Sidang, Antrian Sidang Online, BIaya Perkara dll
INOVASI PELAYANAN

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Prosedur Berperkara

Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Prosedur Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta
Prosedur Berperkara

BIAYA PERKARA

Silahkan klik tautan dibawah ini untuk melihat Biaya Berperkara pada Pengadilan Agama Surakarta
BIAYA PERKARA

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Surakarta | Media Informasi dan Transparansi Peradilan | Marhaban Ya Ramadhan, bulan yang penuh berkah, dimana pahala bisa berlipat ganda di bulan ini. Marilah berlomba-lomba berbuat kebaikan dan jauhi hal-hal yang dapat membuat dosa. | Budaya Kerja | 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) 3 S (Senyum, Salam dan Sapa).

AnalysisTelusuri proses penyelesaian perkara Anda 

PA SURAKARTA TERIMA PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIBA TERKAIT PERKAWINAN FASAKH AKIBAT BEDA AGAMA

4DAE36FF E8AE 4879 8A25 D5779CDC6060 

Pengadilan Agama Surakarta menerima penelitian mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Batik Surakarta (UNIBA) terkait perkawinan fasakh (rusak) yang disebabkan oleh perbedaan agama, Senin (20/01/2020). Penelitian ini dimulai dengan bedah beberapa berkas perkara perceraian yang disebabkan oleh salah satu atau kedua belah pihak telah berpindah agama dari muslim menjadi non muslim. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua PA Surakarta Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PA Surakarta menjelaskan secara runtut terkait paradigma hukum perkawinan di Indonesia, “bahwa secara yuridis, perkawinan di Indonesia mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana Pasal 2 Ayat 1 UUP No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini artinya bahwa perkawinan di Indonesia keabsahannya merujuk pada hukum tiap-tiap agama,. Sementara itu, tiap-tiap agama mempunyai doktrin hukum masing-masing yang melarang pemeluknya untuk menikah dengan pemeluk agama lain”, jelas Ketua.

Pernyataan Ketua tersebut, selaras dengan semangat volkgeist (kondisi kejiwaan) bangsa Indonesia yang cenderung religius, hal ini sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila. Dimana seluruh praktek kehidupan bangsa Indonesia tidak jauh dari tuntunan agama. Terlebih dalam ajaran Islam, khusus mengenai perkawinan, Islam mendudukan institusi ini dalam sebuah ikatan sakral yang sangat kuat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ketua bahwa, “dalam ajaran Islam, hanya ada 2 (dua) perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) sepanjang sejarah umat manusia, yaitu perjanjian antara Nabi Musa dengan rakyatnya dan ikatan hubungan perkawinan”, ungkap Ketua.

87CBEA17 1082 4182 9D05 CF96F5E728A6

“bila seseorang telah keluar dari agama Islam artinya seseorang tersebut sudah tidak taat lagi dengan hukum agamanya, karena ia sudah tidak taat, maka praktek yang berada di dalamnya berarti juga sudah rusak (fasakh), termasuk pondasi perkawinan yang ia jadikan landasan sebagai elemen keabsahan perkawinan. Sehingga konsekuensinya kalau melakukan hubungan suami-istri yang dulunya halal, sekarang dihukumi zina, begitu juga dengan nasab anak yang dilahirkannya, tidak dapat menyambung pada bapaknya, hanya menyambung pada Ibu saja. Di situ lah pentingnya menjaga kemurnian nasab, kalau nasabnya terputus, saat menikah nanti bila anaknya perempuan harus pakai wali hakim. Dampak perbedaan agama juga membuat seseorang tidak dapat saling mewarisi”, tambah Ketua.

“Jadi, dari situlah kenapa undang-undang kita tidak mengatur perkawinan campuran beda agama adanya hanya perkawinan campuran antar warga negara, karena dampaknya sangat buruk. Selain itu, perkawinan beda agama berpotensi sangat besar terhadap keretakan rumah tangga. Saat belum mempunyai anak, mungkin masih bisa saling memahami, tetapi kalau sudah mempunyai anak biasanya akan muncul gesekan yang disebabkan dari saling pengaruh mempengaruhi anaknya untuk memeluk agama masing-masing yang mengakibatkan si anak mengalami kebingungan psikologis. Karena setiap orang beragama tentunya mempunyai dogma kepercayaan bahwa agamanya lah yang dapat menjamin keselamatan di kehidupan setelah mati, sementara itu siapa yang tidak menginginkan anak-anaknya selamat dunia akhirat..?! tanya Ketua.

“Oleh karena itu, perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui, baik secara yuridis maupun agama. Selain agama tidak ada yang memperkenankan, prinsip hukum perkawinan kita bukan hanya sebatas kepentingan administratif untuk melegalkan hubungan seksual semata, tetapi lebih dari itu, relasi manusia dengan Tuhannya sesuai doktrin agama masing-masing” pungkas Ketua. (ADM/Yusron)

 Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

       

       

 


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Surakarta

location icon 1 Jalan Veteran No. 273 Surakarta 57155

location icon Surakarta - Jawa Tengah

phone icon Telp: (0271) 636270

Fax icon Fax: (0271) 643643

Communication email blue icon Email : pasurakarta@gmail.com | pasurakarta@yahoo.com 

Peta Lokasi