logo mahkamah agung website ramah difable

Rapat dan Pelantikan

RAPAT DINAS,

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN,

SERTA PISAH SAMBUT PANMUD HUKUM

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

 

 

 

Memasuki tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Surakarta menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya :

 

Rapat Dinas Rutin Bulan Januari 2017

 

        

 

 

 

 

 

 

 

           Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa siang tanggal 24 Januari 2017 yang dihadiri oleh segenap Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Surakarta.

 

         Dalam sambutan sekaligus pengarahanya Ketua Pengadilan Agama Surakarta mengajak kepada segenap peserta rapat untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016, kemudian dari evaluasi itu apabila ditemukan kendala kita cari jalan keluar yang terbaik sehingga ada peningkatan kinerja di tahun 2017.

 

         Beliau juga mengajak untuk menyempurnakan program kerja tahun 2017 dengan cara mengadakan rapat panel komisi yang telah kita bentuk, sehingga kesempurnaan program kerja tersebut bisa maksimal dan sesuai dengan anggaran dipa yang ada.

 

         Bapak Ketua juga menegaskan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, jangan sampai ada yang mempersulit maupun mempermudah suatu perkara dengan janji atau alasan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

 

         Kegiatan akhir dari rapat tersebut, adalah penyampaian kritik dan saran oleh peserta rapat kepada semua Pejabat, baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan, dan diharapkan dengan adanya kritik dan saran tersebut ada peningkatan yang positif terhadap tanggung-jawabnya masing-masing, kemudian setelah penyampaian kritik dan saran dilanjutkan dengan perencanaan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Muda Hukum serta pisah sambut yang akan dilaksanakan Hari Jum’at tanggal 27 Januari 2017.

 

 

 

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan serta Pisah Sambut Panmud Hukum

 

        

 

         Hj. Istriyah, S.H. yang diambil sumpah jabatanya dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta (Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.) sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3516/DjA/KP.04.6/SK/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang semula menduduki Jabatan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Boyolali yang sekarang dijabat oleh Drs. H. Arief Rokhman, hal ini sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3515/DjA/KP.04.6/SK/12/2016 tanggal 14 Desember 2016.

 

         Dalam sambutanya Ketua Pengadilan Agama Surakarta menyampaikan ucapan “selamat” kepada Pejabat yang baru dilantik maupun yang mutasi, karena pada hakikatnya mutasi jabatan ini adalah reposisi jabatan yang positif saling menguntungkan, sehingga kedepannya akan membawa kemaslahatan bersama.

 

         Selanjutnya Bapak Ketua menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pejabat yang mutasi atas dedikasinya selama ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara pribadi maupun mewakili keluarga besar Pengadilan Agama Surakarta dan semoga lebih gairah lagi dalam menjalankan tugasnya karena dekat tempat tinggalnya, sedangkan untuk Pejabat yang baru dilantik (Hj.Istriyah) kami ucapkan selamat menduduki jabatan Panmud Hukum di PA Surakarta, semoga bertambah giat dan semangat karena energinya tidak terkuras di transportasi karena lebih dekat dengan domisili.

 

         Acara diakhiri dengan pemberian tali asih, dan ucapan selamat kepada kepada Pejabat yang dilantik maupun yang mutasi, dengan iringan do’a mudah-mudahan membawa barokah, Aamiin.

 

Register dan Arsip Elektronik Segera Diberlakukan di Peradilan Agama

Register dan Arsip Elektronik Segera Diberlakukan di Peradilan Agama

Jakarta l badilag.mahkamahagung.go.id

Tidak lama lagi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memberlakukan penggunaan register dan arsip elektronik untuk keperluan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama.

 

Saat ini, Ditjen Badilag telah rampung menyusun Standar Pengelolaan Register dan Kearsipan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Regulasi tersebut secara resmi akan diberlakukan bersamaan dengan terbitnya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2016.

 

Dalam regulasi itu dinyatakan, register perkara nanti berbentuk elektronik. Namun, dalam masa transisi, seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama masih harus menggunakan register kertas sebagaimana berjalan selama ini. Batas masa transisi itu belum ditentukan.

 

Mengenai kearsipan perkara, regulasi tersebut mengatur penggunaan tiga jenis arsip, yakni arsip kertas, arsip elektronik dan arsip alih media. Arsip kertas ialah arsip perkara seperti putusan dan berita acara sidang yang selama ini ditaruh di ruang arsip. Arsip elektronik ialah arsip berbentuk dokumen elektronik yang dihasilkan SIPP. Sementara itu, arsip alih media ialah arsip berupa hasil pemindaian (scan) terhadap arsip kertas.

Kasubdit Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Subeno Trio Leksono, S.H., M.H. mengatakan, Standar Pengelolaan Register dan Kearsipan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama itu akan diteruskan kepada Tim Pengembang SIPP MA pada pekan ini.

 

Harapannya, Tim Pengembang SIPP MA dapat segera membuat pelbagai template untuk mengakomodasi elektronisasi register dan arsip perkara di lingkungan peradilan agama.

“Nanti, jika kita ingin membuat berbagai register, cukup dengan menggunakan SIPP,” ujarnya.

 

Di lingkungan peradilan agama, regulasi mengenai register perkara yang berlaku saat ini adalah Buku Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara atau Pola Bindalmin (edisi 2007) dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi 2013).

 

Di Buku Pola Bindalmin dinyatakan, register perkara “bernilai yuridis dan pembuktian sebagai akta authentik”. Penafsirannya, register perkara harus berbentuk dokumen kertas yang ditulis tangan.

Sejak 1991, ketika Pola Bindalmin mulai diberlakukan, jumlah register perkara terus bertambah. Semula, hanya ada 11 register perkara di PA/MS. Kini, berdasarkan Buku II, jumlahnya menjadi 17 register perkara. Satu register perkara ada yang terdiri dari 29 kolom. Itupun, beberapa kolom masih dirinci-rinci lagi.

[hermansyah]

Subcategories


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi