logo mahkamah agung website ramah difable

Register dan Arsip Elektronik Segera Diberlakukan di Peradilan Agama

Register dan Arsip Elektronik Segera Diberlakukan di Peradilan Agama

Jakarta l badilag.mahkamahagung.go.id

Tidak lama lagi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memberlakukan penggunaan register dan arsip elektronik untuk keperluan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama.

 

Saat ini, Ditjen Badilag telah rampung menyusun Standar Pengelolaan Register dan Kearsipan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Regulasi tersebut secara resmi akan diberlakukan bersamaan dengan terbitnya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2016.

 

Dalam regulasi itu dinyatakan, register perkara nanti berbentuk elektronik. Namun, dalam masa transisi, seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama masih harus menggunakan register kertas sebagaimana berjalan selama ini. Batas masa transisi itu belum ditentukan.

 

Mengenai kearsipan perkara, regulasi tersebut mengatur penggunaan tiga jenis arsip, yakni arsip kertas, arsip elektronik dan arsip alih media. Arsip kertas ialah arsip perkara seperti putusan dan berita acara sidang yang selama ini ditaruh di ruang arsip. Arsip elektronik ialah arsip berbentuk dokumen elektronik yang dihasilkan SIPP. Sementara itu, arsip alih media ialah arsip berupa hasil pemindaian (scan) terhadap arsip kertas.

Kasubdit Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Subeno Trio Leksono, S.H., M.H. mengatakan, Standar Pengelolaan Register dan Kearsipan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama itu akan diteruskan kepada Tim Pengembang SIPP MA pada pekan ini.

 

Harapannya, Tim Pengembang SIPP MA dapat segera membuat pelbagai template untuk mengakomodasi elektronisasi register dan arsip perkara di lingkungan peradilan agama.

“Nanti, jika kita ingin membuat berbagai register, cukup dengan menggunakan SIPP,” ujarnya.

 

Di lingkungan peradilan agama, regulasi mengenai register perkara yang berlaku saat ini adalah Buku Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara atau Pola Bindalmin (edisi 2007) dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi 2013).

 

Di Buku Pola Bindalmin dinyatakan, register perkara “bernilai yuridis dan pembuktian sebagai akta authentik”. Penafsirannya, register perkara harus berbentuk dokumen kertas yang ditulis tangan.

Sejak 1991, ketika Pola Bindalmin mulai diberlakukan, jumlah register perkara terus bertambah. Semula, hanya ada 11 register perkara di PA/MS. Kini, berdasarkan Buku II, jumlahnya menjadi 17 register perkara. Satu register perkara ada yang terdiri dari 29 kolom. Itupun, beberapa kolom masih dirinci-rinci lagi.

[hermansyah]

Sepuluh Pesan Dirjen Badilag untuk Pimpinan Pengadilan

Sepuluh Pesan Dirjen Badilag untuk Pimpinan Pengadilan

 

Jakarta l badilag.mahkamahagung.go.id

 

Selama dua pekan awal Januari 2017, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Abdul Manaf, M.H. banyak berinteraksi dengan aparatur peradilan agama dari Sumatera hingga Papua, baik secara tatap muka langsung maupun melalui telekonferensi.

Jika disarikan, ada sepuluh pesan penting yang disampaikan Dirjen Badilag untuk aparatur peradilan agama, khususnya yang saat ini menjadi pimpinan. Berikut ini 10 pesan tersebut:

 

1.  Harus mampu menunjukkan pelayanan terbaik

Pengadilan memberikan pelayanan kepada banyak pihak. Ada pelayanan kepada pihak internal, ada pula pelayanan untuk pihak eksternal. Yang harus lebih diutamakan adalah pelayanan eksternal, yaitu pelayanan kepada para pencari keadilan, sejak sebelum pendaftaran perkara, hingga persidangan dan diperolehnya produk pengadilan seperti putusan/penetapan dan akta cerai.

“Mari kita melayani umat di republik ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

 

2. Harus mewujudkan dan memelihara kekompakan

Menurut Dirjen Badilag, setiap aparatur peradilan agama harus bertugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tidak ada tugas yang tidak dikerjakan dan tidak ada tugas yang diperebutkan atau tumpang tindih. “Bekerja sama dan sama-sama kerja,” tuturnya.

     Selain itu, pimpinan pengadilan mesti saling memahami dan senantiasa 

     berkoordinasi. “Harus bersanding, bukan bertanding,” ia menegaskan.        

 

3. Tidak boleh abai terhadap penggunaan anggaran

Ketua dan wakil ketua pengadilan harus tahu dan selalu memonitor penggunaan anggaran DIPA oleh sekretaris dan jajarannya, terutama anggaran berupa belanja modal. Tahun ini banyak PA/MS yang memperoleh belanja modal untuk keperluan SIPP. Sebagian PA/MS juga mendapat anggaran untuk ATR (Audio to Text Recording) dan e-SKUM.

“Pastikan barang-barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Jangan asal murah, tapi kualitasnya buruk,” Pak Dirjen mengingatkan.

 

4. Administrasi perkara harus dikerjakan dengan tertib dan seksama

Seluruh buku register, jurnal dan laporan yang terkait dengan administrasi perkara harus dikerjakan dengan tertib dan seksama.

“Percuma sekolah tinggi-tinggi dan datang jauh-jauh kalau malah membawa ketidaktertiban,” kata Dirjen Badilag.

 

5. Kebersihan kantor harus selalu dijaga

 

Kantor pengadilan sudah semestinya bersih dan tertata rapi. Dirjen Badilag tidak ingin gedung-gedung pengadilan di lingkungan peradilan agama yang sudah dibangun dengan uang rakyat itu tidak terawat dengan baik. “Kantor pengadilan harus lebih bersih daripada pasar,” ujarnya.

Ia menghimbau agar seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama menyelenggarakan kerja bakti secara rutin. “Kalau kantor PA terdiri dari 20 ruangan dan ada 30 pegawai, masa tidak bisa bersih?” tuturnya.

 

 

6. Perlu menjalin silaturrahmi dengan peradilan dan instansi lain

 

Sebagai sesama aparatur peradilan yang berada di bawah MA, hendaknya pimpinan pengadilan dari lingkungan peradilan agama menjalin silaturrahmi dengan unsur-unsur dari lingkungan peradilan-peradilan lainnya. Selain itu, kita perlu melihat-lihat pengadilan lain untuk berkompetisi dalam kebaikan. “Fastabiqul khairot!” seru Pak Dirjen.

Berkomunikasi dengan instansi-instansi lain juga penting, misalnya dengan Disdukcapil dan Kantor Kemenag dalam rangka menyelenggarakan pelayanan terpadu isbat nikah.

 

 

7. Pelajari dan pahami Perma 14/2016

 

Dirjen Badilag menegaskan, Perma 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah memiliki banyak dimensi yang perlu dipelajari dan dipahami. Pimpinan pengadilan harus mengerti lebih awal dan lebih mendalam.

“Sekarang kita harus menguasai penanganan perkara dengan acara sederhana. Kita juga harus lebih menguasai mediasi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta eksekusi dan pembatalannya dalam perkara ekonomi syariah,” Dirjen menjelaskan.

 

 

8. Budayakan berbagi ilmu dan diskusi

  

Dirjen Badilag tidak ingin aparatur peradilan agama membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak produktif, misalnya ngerumpi dan saling menjelekkan satu sama lain. Jika ada waktu luang, hendaknya pimpinan pengadilan membiasakan diri berbagi ilmu dan informasi. Kalau tidak melalui lisan, bisa juga melalui tulisan. “Tulisan-tulisan itu bisa membawa Bapak-Ibu masuk surga,” kata Pak Dirjen.

Lebih bagus lagi jika diadakan diskusi berkala, berkenaan dengan dinamika hukum dan peradilan mutakhir.

 

 

9. Perhatikan nasib tenaga honorer

 

Tiap kali berinteraksi dengan pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan agama, Dirjen Badilag hampir selalu menanyakan jumlah honorer dan nominal gaji yang mereka terima. Pak Dirjen ingin pimpinan pengadilan betul-betul memperhatikan nasib mereka.

Memperjuangkan para honorer menjadi CPNS memang tidak mudah. Namun, menurut Pak Dirjen, banyak cara lain untuk membesarkan hati mereka.

“Tanggung jawab pimpinan pengadilan untuk menghidupi seluruh hamba Allah yang ada di pengadilan. Jangan sampai tidak terurus,” Pak Dirjen mengingatkan.

 

10. Selenggarakan doa bersama secara rutin

Saat ini, menurut Dirjen Badilag, banyak persoalan serius yang dihadapi bangsa, negara, dan lembaga peradilan. Pimpinan MA, ujarnya, sedang berjuang untuk memajukan lembaga, serta meningkatkan kewibawaan dan kesejahteraan aparaturnya. “Beliau-beliau berjuang secara fisik, kita berjuang dengan doa,” ujarnya.

Pak Dirjen mengharapkan tiap-tiap pimpinan pengadilan menggerakkan para hakim, pejabat dan pegawai untuk menggelar doa bersama.

“Mari kita berunjuk rasa kepada Tuhan. Kalau tidak bisa tiap pekan, minimal tiap bulan sekali kita bikin doa bersama, istighosah, atau apapun namanya,” tuturnya.

[hermansyah]

 

Rapat Dinas

RAPAT DINAS RUTIN BULAN DESEMBER 2016

Hari Jum’at tanggal 23 Desember 2016 Ketua Pengadilan Agama Surakarta dengan didampingi Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris memimpin rapat dinas terakhir di tahun 2016, dan rapat tersebut dihadiri oleh segenap Pegawai mulai dari Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural, Pegawai dilingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Pegawai Honorer.

Dalam Pengarahan dan Pembinaanya, Ketua Pengadilan Agama Surakarta menyampaikan evaluasi terhadap kinerja masing-masing Pegawai, dan diharapkan dengan adanya evaluasi tersebut  masing-masing Pegawai mengetahui pekerjaan mana yang belum bisa direalisasikan di tahun 2016.

Disamping hal tersebut, Ketua Pengadilan Agama Surakarta juga menyampaikan teknis persiapan pelaksanaan pembuatan Laporan Tahunan 2016 dan pembuatan Vidio Profil PA Surakarta kepada Pejabat yang terkait, dengan adanya persiapan yang matang dua kegiatan tersebut diharapkan selesai tepat waktu kemudian dapat dilaporkan ke PTA Semarang.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta juga menyampaikan evaluasi kepada Pegawai yang terkait dengan kebersihan, penambahan ruangan untuk merokok, menyusui dan permainan anak, juga tentang batas akhir penerimaan perkara di tahun 2016.

Kegiatan rapat pada hari itu diakhiri dengan penyampaian informasi dari Panitera dan Sekretaris kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kritik dan saran dari beberapa peserta rapat  yang pada intinya segenap aparatur Pengadilan Agama Surakarta bertekad memperbaiki kinerja di tahun 2017.

Subcategories


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi