logo mahkamah agung website ramah difable

SOSIALISASI MAKLUMAT KMA

SOSIALISASI MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM, APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

 

Surakarta, 03 Oktober 2017

 

Ketua Mahkmah Agung Republik Indonesia M. Hatta Ali mengeluarkan Maklumat tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017. Adapun latar belakang dikeluarkannya Maklumat ini adalah maraknya aparat peradilan yang terkena kasus hukum, sehingga Ketua Mahkamah Agung merasa perlu menyikapi hal ini secara tegas dalam upaya mengembalikan wibawa Mahkamah Agung RI.

 

Maklumat Ketua MARI ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta, Drs. Bahruddin, MH dalam rapat dinas hari ini, Selasa 03 Oktober 2017 di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Surakarta. Beliau menegaskan bahwa seluruh aparat peradilan, khususnya Pengadilan Agama Surakarta wajib mempedomani maklumat Ketua MARI ini, bekerja dengan baik, jujur dan memegang teguh peraturan dan kode etik hakim maupun non hakim. Ada empat point dalam maklumat Ketua MARI yaitu, pertama perintah untuk meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dengan melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan, kedua agar pimpinan memastikan tidak ada hakim maupun aparatur dibawahnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat MA dan Badan Peradilan dibawahnya, ketiga memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan MA khususnya di lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya dan yang keempat Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan MA maupun pimpinan Badan Peradilan dibawahnya secara berjenjang, apabila terbukti tidak melaksanakan pengawasan sesuai prosedur, selain itu MA juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim maupun aparatur yang diduga melakukan tindakan pidana dan diproses di Pengadilan.

Dalam rapat hari ini Ketua PA Surakarta juga mengingatkan kepada seluruh hakim dan pegawai agar terus menjaga suasana kerja, saling tolong menolong dan kekeluargaan antar sesama serta menjaga aturan dan tata tertib yang berlaku agar berjalan sebagaimana mestinya. 

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2017

PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA

KE-52 TAHUN 2017

 

Surakarta, 02 Oktober 2017

 

Kejadian mencekam pada tanggal 30 September 1965 menorehkan sejarah dan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Gugurnya 6 orang Jenderal TNI, seorang ajudan dan putri Jenderal Ahmad Yani yaitu Ade Irma Suryani 52 tahun silam adalah bukti kekejaman PKI yang ingin merubah dasar negara kita Pancasila dengan paham Komunis. Atas respon sigap TNI yang dipimpin Panglima Kostrad di masa itu yaitu Mayjen Soeharto, gerakan PKI ini dapat dilumpuhkan bahkan pimpinan PKI DN Aidit bersama Biro Khusus PKI Sam Kamaruzzaman yang melarikan diri ke Jawa Tengah bisa ditangkap dan dihukum mati.

Jika kita menengok sejenak pada sejarah pemberontakan PKI masa itu, pastilah muncul ketakutan bahwa peristiwa serupa dapat juga terulang dimasa sekarang ini. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya mau perduli dan menjaga agar tunas-tunas PKI tidak tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara ini. Salah satunya dengan cara memupuk rasa kebangsaan dan saling hormat menghormati antar sesama, menciptakan kerukunan bangsa, mengobarkan dalam dada semangat jiwa Pancasila. Bersama kita junjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam era globalisasi sekarang ini, pertukaran informasi secara bebas dan mudah diakses, didukung oleh maraknya media sosial yang berkembang sehingga setiap individu perlu membentengi diri dengan kedewasaan berfikir agar tidak terjerumus dalam pusaran informasi yang tidak benar atau hoax. Hendaknya mencari tahu kebenaran informasi yang bertebaran dengan seksama dan lebih peka untuk melaporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku kepada pihak yang berwenang. Sesuai dengan tema “Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur”.

 

 

Subcategories


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi