logo mahkamah agung website ramah difable

Professor dan Doktor, Tujuh Hakim Agung Lakukan Pembaruan Hukum Islam

 

Jakarta l Badilag.net

Tujuh hakim agung dari lingkungan peradilan agama—yang masuk dalam Kamar Agama di Mahkamah Agung—memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi dan telah mampu melakukan pembaruan hukum Islam. Tujuh hakim tersebut telah bergelar doktor, bahkan dua di antaranya adalah professor.

Mereka adalah Dr. H. Ahmad kamil, S.H., M.Hum (Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial); Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H (Ketua Muda Uldilag MA); Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum; Dr. H. Habiburrahman, M.Hum; Dr. H. Hamdan, S.H., M.H; Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H; dan Prof. Dr. H. Rifyal Ka’bah, MA.

 

Tuada Uldilag, dalam tulisannya berjudul Doa, Harapan dan Mimpi-mimpiku, menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan jaman, hakim peradilan agama harus memiliki pendidikan yang maksimal. Dengan pendidikan yang maksimal itulah hakim peradilan agama dapat melakukan pembaruan hukum, terutama pembaruan hukum Islam.

Hakim agung, selain dituntut mampu menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali, juga diharapkan mampu melakukan pembaruan hukum Islam. Berbekal pengalaman dan pendidikan yang maksimal, para hakim agung dari lingkungan peradilan agama terbukti telah beberapa kali melakukan pembaruan hukum.

“Hakim Agung sudah berkali-kali mengeluarkan putusan yang baru,” tandas Tuada Uldilag.

Ia mencontohkan pemberian bagian warisan kepada anak tiri yang bukan ahli waris melalui lembaga wasiat wajibah dengan alasan tidak ada lagi ahli waris yang lain.

Read more...

Pelantikan Dirjen Badilag MA-RI

Jakarta l Badilag.net

Setelah sempat lowong beberapa bulan, jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI akhirnya terisi. Drs. H. Purwosusilo, SH, MH dilantik secara resmi menjadi Dirjen Badilag oleh Ketua MA Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, di Gedung MA, Kamis (21/2/2013).

Pelantikan ini dilakukan setelah Presiden RI mengeluarkan Keppres Nomor 15/M/2013 tertanggal 25 Januari 2013 mengenai pengangkatan Purwosusilo sebagai Dirjen Badilag.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Kamis, 21 Februari 2013, saya melantik Saudara  Drs. H. Purwosusilo, SH, MH sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan bimbingan dan tuntunan-Nya,” ujar Ketua MA, di hadapan para pimpinan MA, sejumlah hakim agung, para pejabat eselon I dan II, para pejabat dan pegawai Ditjen Badilag dan para undangan.

Pelantikan Dirjen Badilag ini dibarengkan dengan pelantikan Kepala Pengadilan Militer Utama Laksma TNI A.R. Tampubolon, SH, MH dan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Hj. Marni Enni Mustafa, SH, MH.

Purwosusilo dilantik menjadi Dirjen Badilag menggantikan Wahyu Widiana yang purnabhakti pada Oktober 2012. Sebelumnya, Purwosusilo menduduki jabatan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag.

Bila sebelumnya membawahi tiga unit kerja eselon III, kini Purwosusilo menahkodai empat unit kerja eselon II, yaitu Sekretariat Ditjen Badilag, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, dan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama.

Seusai dilantik, Purwosusilo mendapat ucapan selamat dari berbagai pihak, termasuk sejumlah Ketua PTA dan Ketua PA yang hadir langsung ke Gedung MA.

Read more...

Subcategories


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi