Area III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Ditulis oleh Pengadilan Agama Surakarta.

1. PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI

a. Perencanaan Kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK)Perencanaan Kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK)

b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatanPenempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen

 

2. POLA MUTASI INTERNAL

a. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan, serta menetapkan kebijakan untuk proses pengusulan mutasi internal untuk disampaikan pada forum BaperjakatDalam melakukan pengembangan karir pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan, serta menetapkan kebijakan untuk proses pengusulan mutasi internal untuk disampaikan pada forum Baperjakat

b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkanDalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

c. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja satuan kerja

 

3. PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI

a. Satuan kerja melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi.

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, harus mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, harus mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.

c. Mengetahui persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatanMengetahui persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

d. Pegawai di Satuan kerja telah memperoleh kesempatan /hak untuk mengikuti Diklat/ pengembangan kompetensi lainnyaPegawai di Satuan kerja telah memperoleh kesempatan /hak untuk mengikuti Diklat/ pengembangan kompetensi lainnya

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, satuan kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dengan pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching/mentoring dan lain-lain).

f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja.

 

4. PENETAPAN KINERJA INDIVIDU

a. Telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (Sistem Manajemen Kinerja bagi aparatur Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya dan Penilaian Prestasi Kerja bagi aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya).Telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (Sistem Manajemen Kinerja bagi aparatur Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya dan Penilaian Prestasi Kerja bagi aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya).

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnyaUkuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

c. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodikTelah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dan lain-lain).

 

5. PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/ KODE ETIK/ KODE PERILAKU PEGAWAI

a. Aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikanAturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan

 

6. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

a. Data informasi kepegawaian satuan kerja telah dimutakhirkan secara berkalaData informasi kepegawaian satuan kerja telah dimutakhirkan secara berkala