Area IV PENGUATAN AKUNTABILITAS

Ditulis oleh Pengadilan Agama Surakarta.

1. KETERLIBATAN PIMPINAN

a. Pimpinan harus terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaanPimpinan harus terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan

b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui kegiatan rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil yang dipimpin oleh Kepala satuan kerjaPimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui kegiatan rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil yang dipimpin oleh Kepala satuan kerja

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, melalui kegiatan melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh kepala satuan kerja.Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, melalui kegiatan melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh kepala satuan kerja.

2. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA

a. Menyusun dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan

b. Dokumen perencanaan harus berorientasi hasilDokumen perencanaan harus berorientasi hasil

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerjaIndikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja

d, Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip Specific, Measurable, Acheivable, Relevant, and Timebound (SMART).

e. Laporan kinerja disusun tepat waktuLaporan kinerja disusun tepat waktu

f. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerjaPelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja

g. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompetenPengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten