LHKPN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

L H K P N

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”) pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.

LHKPN tersebut disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) berdasarkan Pasal 10 s.d. 19 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut Data LHKPN pegawai PA Surakarta

1. Ketua dan Wakil Ketua

    - DR.Drs. Muhlas, S.H.,M.H

    - Drs. H. Samarul Falah, SH, MH

2. Hakim

    - Dra. Hj. Chairiyah

    - H. Zubaidi, SH

 

    - Dra. Hj. Sarsini

    - Drs. H. Makmun, MH

    - Drs. Musaddad Zuhdi, MH

    - H. Suyanto, SH.,MH

 

3. Panitera/Sekretaris

    - Drs. H.A. Heryanta Budi Utama

    - Ichwan Firmansyah A, S.Ag

4. Pejabat Fungsional/Struktural

    - Dra. Zumtini M, SH

    - Hj. Istriyah, SH

    - Risdiyanti

    - Mujiati, SE, SH

    - Diana Rulianti, S.Kom, M.Eng

5. Bendahara

    - Ratna Evayanti, SE

    - Topo Cipto N, Amd

    - Sukarmin

    - Suparmo