Anda Memasuki Wilayah Zona Integritas

Selamat Datang di Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Layanan Digital Pengadilan Agama

Layanan Pengadilan Agama dalam genggaman Anda

Penuhi Hak Anda

Ketidakhadiran Anda dalam persidangan, dapat merugikan diri sendiri.
Ketidakhadiran Anda dalam persidangan, tidak mempercepat proses perkara.

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Selengkapnya

e-Court Mahkamah Agung RI

Layanan Bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan secara online (E-Litigasi).

Selengkapnya

Layanan dan Prosedur Berperkara di Peradilan Agama Untuk Disabilitas

Lihat Video

ADIPASKA

Inovasi Layanan Asisten Digital Pengadilan Agama Surakarta

Lihat Video

BerandaKepaniteraanRadius Biaya Panggilan

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Surakarta | Media Informasi dan Transparansi Peradilan | Budaya Kerja | 5 RIN (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Indah dan Nyaman) 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).

Cetak

RADIUS

BIAYA PERKARA BERDASARKAN

RADIUS

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surakarta nomor 2502/KPA.W11-A31/HK2.6/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Surakarta, maka ditetapkan Biaya Perkara berdasarkan RADIUS Kota Surakarta adalah Rp. 100.000,-, berlaku sama untuk seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta

BIAYA PERKARA

Untuk melihat Dokumen SK Panjar Biaya Perkara silahkan klik tautan dibawah ini :

SK Panjar Biaya Perkara 2024

Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

Prosedur Permohonan Informasi

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan