Pengadilan Agama Surakarta mengikuti kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Persiapan Penilaian oleh Kementerian PANRB oleh Ditjen Badan Peradilan Agama pada Jumat, (6/8).

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang media center yang diikutu oleh Ketua, Wakil Ketua selaku Ketua ZI dan para Hakim sebagai koordinator area serta para admin.

Pembangunan zona integritas sejatinya bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selain komitmen, ada empat hal lain yang dapat menyukseskan terwujudnya zona integritas di sebuah instansi.

Keempat hal tersebut adalah kemudahan pelayanan; program yang menyentuh masyarakat; monitoring dan evaluasi; serta manajemen media. Kemudahan pelayanan, dapat diraih apabila semua pihak bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan hospitality.

Selain itu, program yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini dapat diwujudkan dengan membuat inovasi agar unit kerja lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran unit kerja tersebut.

Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah harus terus dimonitor dan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan melakukan tindak lanjut perbaikan. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program/kegiatan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan menentukan strategi komunikasi yang tepat. Dengan manajemen media diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat, dan berakhir pada terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. (Adm/Yusron)