A. Pengelolaan Organisasi

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

B. Pengelolaan Administrasi

1. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. KMA Nomor 001/KMA/SK/I/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/12/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

C. Pengelolaan Personel/Pegawai

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU Nomor. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

D. Pengelolaan Keuangan

1. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. KMA Nomor 070/KMA/SK/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung da Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
8. Keputusan Sekretaris MARI Nomor 002/Sek/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-14/PB/2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Nomorn-Belanja Pegawai
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-5/PB/2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
11. Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 dan Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional 

E. Pengelolaan Teknologi Informasi

1.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

F. Pengelolaan Bagian Umum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara LAMPIRAN
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat LAMPIRAN
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER 51/PB/2008 LAMPIRAN
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Pokok-pokok Kearsipan LAMPIRAN
5. Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pedoman Kearsipan LAMPIRAN
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I LAMPIRAN
7. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LAMPIRAN

G. Pengelolaan Tata Laksana

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup LAMPIRAN
3. Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
6. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri sipil dan Tenaga-tenaga lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia LAMPIRAN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang PenilaianPelaksanaan Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
8. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
11. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08 08/SE/1984 Tentang Kontrol Wilayah I Badan Kepegawaian Negara DI Yogyakarta LAMPIRAN
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya LAMPIRAN
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil LAMPIRAN
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan/Janji Jabatan Administrator, jabatan Pengawas, Jabatan Pimpinan Tinggi LAMPIRAN

H. Pengelolaan Perencanaan

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara LAMPIRAN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga LAMPIRAN
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara LAMPIRAN
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga LAMPIRAN
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas LAMPIRAN
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan dan penelaahan Rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga LAMPIRAN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sin kronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional LAMPIRAN
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 LAMPIRAN
9. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 LAMPIRAN
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 LAMPIRAN

I. Pengelolaan Pelaporan

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 LAMPIRAN
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung LAMPIRAN
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung LAMPIRAN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah LAMPIRAN
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Kinerja Instansi Pemerintah LAMPIRAN
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama di Lingkungan Inastansi Pemerintah LAMPIRAN
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan LAMPIRAN
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama LAMPIRAN
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah LAMPIRAN
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 LAMPIRAN